Pati Raih Penghargaan Nasional atas Inovasi Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
PATI, PATINEWS.COM
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati berhasil meraih penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas pelaksanaan konsolidasi pengadaan kertas HVS melalui Katalog Elektronik. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Jumani, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin (9/12).
Penjabat (Pj) Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko, turut hadir dalam acara tersebut, mewakili Sekda Provinsi Jawa Tengah untuk menerima penghargaan serupa bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Sujarwanto juga mengikuti Rapat Koordinasi Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah terkait inovasi dan peningkatan tata kelola pengadaan barang/jasa. Acara ini turut membahas optimalisasi penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK).
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pati, Kepala Bagian Prokompim Kabupaten Pati, serta berbagai tamu undangan lainnya.
Konsolidasi Sebagai Strategi Efisiensi
Ditemui usai acara, Sujarwanto menjelaskan bahwa konsolidasi pengadaan barang/jasa merupakan langkah strategis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan pemerintah. “Konsolidasi lebih efisien karena pembelian dilakukan secara terpusat, sehingga manfaat dan harganya lebih terkontrol. Langkah terobosan ini menjadi alasan Kabupaten Pati mendapat penghargaan nasional,” ujar Sujarwanto.
Ia juga menambahkan bahwa konsolidasi pengadaan mempermudah proses di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “SKPD yang melakukan pengadaan barang yang sama tidak perlu mengulangi proses pengadaan, sehingga waktu dan sumber daya bisa dihemat,” imbuhnya.
Manfaat Bagi UMKK
Menurut Sujarwanto, konsolidasi pengadaan juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKK. Dengan sistem ini, UMKK memiliki peluang lebih besar untuk terlibat dalam proyek pemerintah. “Kebijakan ini tidak hanya mendorong UMKK untuk meningkatkan kualitas produk mereka, tetapi juga membuka akses ke pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Selain itu, kebijakan ini memberikan kepastian kepada pelaku usaha dalam proses pengadaan. “Dengan adanya konsolidasi, berbagai institusi dapat lebih mudah terlibat, dan ini menjadi langkah penting untuk mendukung perekonomian daerah,” tegasnya.
Komitmen Tata Kelola yang Baik
Sujarwanto menekankan komitmen Pemkab Pati untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengadaan barang/jasa. “Inovasi yang kami lakukan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan UMKK,” pungkasnya.
Penghargaan dari LKPP ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Pati mampu mempelopori terobosan dalam tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
