2020, Ekonomi Jateng Diproyeksikan Tumbuh 5,8 %
PatiNews.Com – Jateng, Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan Bank Indonesia mencapai 5,4-5,8 persen dengan inflasi terjaga pada kisaran 3,0±1 persen pada tahun 2020 mendatang.
Untuk mencapai hal itu diperlukan sinergitas, transformasi, dan inovasi serta jaminan kenyamanan dan kepastian lahan bagi investor.
Kepala Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Soekowardojo mendasarkan proyeksi tersebut pada pencapaian pertumbuhan ekonomi Jateng pada 2019 yang rata-rata 5,44 persen.
Pihaknya merinci pencapaian Jateng selama tiga triwulan pada 2019 terus meningkat, mulai dari 5,15 persen hingga 5,66 persen di triwulan keempat. Data ini menunjukkan konsistensi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di atas nasional setidaknya dalam 10 tahun terakhir.
“Kami memroyeksikan kondisi perekonomian Jawa Tengah akan semakin meningkat ke depannya hingga mencapai tujuh persen pada tahun 2023,” ungkap Soekowardojo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019 ‘Sinergi, Transformasi, dan Inovasi Menuju Indonesia Maju’ di Hotel PO, Semarang, Kamis 5 Desember 2019.
Dia optimistis Jawa Tengah bisa sesuia proyeksi mengingat didukung dengan kepemilikan sumber daya yang melimpah, misalnya menjadi salah satu lumbung pangan dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Belum lagi industri-industri yang menghasilkan produk andalan.
Namun, untuk mencapai pertumbuhan tinggi dan berkualitas bukanlah pekerjaan yang mudah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus disertai pula dengan inflasi yang rendah dan terkendali. Peran perbankan juga perlu lebih ditingkatkan terutama dalam pembiayaan infrastruktur strategis.
“Digitalisasi tidak boleh terlupakan dalam pengembangan ekonomi Jawa Tengah. Inovasi digital mampu memperkuat keterhubungan antarpelaku ekonomi,” sambungnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Herru Setiadhie mengatakan, ada tiga hal yang harus direalisasikan untuk menarik investor, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Ketiganya yakni aspek kewilayahan, aspek kecepatan dan kemudahan pelayanan tingkat daerah, serta kondusivitas.
“Kami butuh kemudahan dan kecepatan, lalu kesediaan infrastruktur yang bukan semata soal jalan, tetapi juga bagaimana pasokan air bersih dan lain sebagainya. Juga soal lahan yang dari aspek tata ruang sudah mulai difasilitasi dan sudah kami siapkan regulasinya,” lanjut Herru.
Untuk itu, dia meminta agar bupati dan wali kota memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah provinsi. Khususnya, jangan sampai investor tidak mendapat kepastian soal lahan.
“Jangan hanya mengandalkan upah buruh tetapi benar-benarlah berkomitmen untuk memberikan kenyamanan, kemudahan dan kecepatan kepada calon investor dengan proses-proses difasilitasi oleh daerah.
Gubernur mau mengejar seperti apapun, kalau pengambilan keputusan di tingkat daerah sebagai pemilik wilayah, mau bagaimana,” tandas Herru. (pn/ hms-jtg).
